Peran Elemen Didalam KPU Untuk Menciptakan Pemilu Yang Demokrasi Dan Anti Korupsi

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berada dikawasan Asia Tenggara yang menganut sistem demokrasi. Bahkan ada sebuah kalimat yang sudah beredar dimana kalimat tersebut adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan adanya kalimat tersebut maka secara tidak langsung sudah menggambarkan makna dari demokrasi. Sedangkan bukti lapangan bahwa negara Indonesia ini menganut sistem domokrasi adalah engan menyelenggarakan pemilu untuk memilih orang – orang yang akan menduduki roda pemerintahan.

Harus dapat dikatakan bahwa negara Indonesia ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan pemilu ini. Dengan sudah banyak melakukan kegiatan pemilu ini seharusnya seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah yang bergerak dalam melaksanakan kegiatan pemilu ini menjadi bangga karena dapat sukses menyelenggarakan pemilu. Walaupun tidak dapat menutup kemungkinan bahwa ketika proses menuju, saat, atau bahkan sesudah kegiatan pemilu sendiri ada banyak sekali potensi akan hal – hal yang tidak diinginkan terjadi. Tetap saja akhirnya pemilu yang dilaksanakan oleh negara Indonesia ini berhasil dilaksanakan.

Didalam pelaksanaan pada tahun 2019 ada sebuah hal yang menarik dalam melasanakan pemilu dimana pemilu tersebut dilakukan serentak baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, ataupun pejabat lainnya yang akan menggerakan roda pemerintahan. Tentunya tantangan dan rintangan akan pemilu tidak serentak dengan pemilu serentak akan sangat berbeda. Pelaksanaan pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 bisa diibarakan sebagai pisau bermata dua. Dimana disatu sisi lainnya memiliki dampak yang positif terhadap keefektikan dalam hal anggaran, kerja, dan masih banyak lagi karena dilaksanakan secara berbarengan. Namun disatu sisi lainnya dengan melaksanakan pemilu serentak akan membuat masyarakat akan terpecah pemilihan sehingga masyarakat hanya tertarik kepada pemilu yang sedang hangat saja. Maka dengan hal demikian akan timbul sebuah pertanyaan bagaimana cara elemen dari pemilu ini dapat menciptakan sebuah pemilu yang demokrasi dan anti korupsi ?.

Tentunya untuk dapat menciptakan pemilu yang demokrasi dan anti korupsi bukan sesuatu hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan atau secepat membuat mie instan. Pastinya membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat menciptakan pemilu yang demokrasi dan anti korupsi. Walaupun demikian tetap saja pemilu yang diselenggarakan di negara Indonesia ini dapat tercapai pemilu yang demokrasi dan anti korupsi.

Penyelenggaraan pemilu yang terjadi di negara Indonesia ini pastinya akan melibatkan beberapa pihak. Ada banyak sekali pihak – pihak yang terlibat didalam penyelenggaraan pemilu yang terjadi salah satu pihaknya yaitu dari mulai KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiga pihak baik itu KPU, Bawaslu, sampai DKPP bisa dikatakan sebagai tiga pihak yang sangat berperan penting didalam kegiatan pemilu yang dilaksanakan di negara Indonesia ini. Sebelum berbicara lebih jauh tidak ada salahnya pada tulisan kali ini membahas secara garis besar dari mulai apa itu pihak ketiga pihak sampai tujuan dari ketiga pihak tersebut.

Tidak dapat menutup kemungkinan bahwa sebagai orang ada yang sudah mengetahui akan apa itu dan apa tujuan dari pihak yang terlibat dalam pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Namun tidak menutup kemungkinan lainnya bahwa sebagian orang lainnya tidak mengetahui apa itu dan tujuan dari pihak yang terlibat dalam pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Maka untuk mengetahui akan hal tersebut maka tidak ada salahnya pada tulisan kali ini akan membahas sedikit tentang ketika pihak tersebut.

Kepanjangan dari KPU adalah Komisi Pemilihan Umum. Dari kepanjangannya saja kita dapat menarik sebuah KPU ini merupakan sebuah badan yang dijunjuk oleh pemerintah untuk dapat mengatur kegiatan dari pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara Indonesia ini untuk dapat memilih calon wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan tujuan dari KPU sendiri ada banyak sekali salah satu contohnya yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable, dan masih banyak lagi.

Kepanjangan dari Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dari kepanjangan saja dapat kita menyimpulkan bahwa Bawaslu ini merupakan sebuah badan yang ditujuk oleh pemerintah untuk mengawasi kinerja dari KPU ini dapat menyelenggaran pemilu yang terjadi di negara Indonesia ini. Sedangkan tujuan dibentuk Bawaslu ini salah satunya yaitu menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang, menyelesaikan sengketa Pemilu, dan masih banyak tujuan yang diberikan pada pihak Bawaslu ini.

Kepanjangan dari DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Dari kepanjangan saja dapat kita menyimpulkan bahwa DKPP ini merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengimbangi dan menyawasi dari kinerja yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, ataupun jajaran lainnya yang bergerak didalam bidang penyelenggaraan pemilu ini. Sedangkan apabila berbicara tentang juga DKPP ini salah satu contohnya tujuan yang dilakukan oleh DKPP ini salah satu contohnya yaitu memeriksa sampai memutuskan pengaduan akan sebuah pengaduan ataupun laporan akan sebuah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak penyelenggaraan pemilu.

Apabila menarik sebuah benang merah dari pihak – pihak yang terlibat dari kegiatan pemilu yang dilaksanakan maka ketiga pihak baik itu KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki peranan yang sangat penting pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh negara Indonesia ini. Maka dari itu pihak baik itu KPU,Bawaslu, dan DKPP ini harus memiliki hubungan saling mutualisme. Dengan adanya hubungan mutualisme ini diharapkan dapat membuat penyelenggaraan pemilu menjadi lebih demokrasi dan anti korupsi.

Memang ada banyak sekali peluang – peluang yang dapat dilakukan oleh oknum – oknum jahat yang mau menghancurkan pemilu yang dilaksanakan oleh para pihak yang bekerja di pemilu ini. Hubungan antara pihak – pihak yang terlibat didalam penyelenggaraan pemilu ini tentunya harus juga melibatkan masyarakat. Bisa dikatakan disini bahwa masyarakat memegang peranan penting. Peran penting masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah sebagai informan. Ketika masyarakat yang berperan sebagai informa ini memberikan informasi kepada pihak – pihak yang terlibat akan penyelenggaraan pemilu ini maka dapat segera diatasi.

Namun untuk menyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan anti korupsi bukan hanya menitik beratkan kepada informasi masyarakat yang melapor saja tetapi juga harus ada langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para pihak yang bekerja didalam penyelenggaraan pemilu ini. Jangan sampai ketika masyarakat sudah melaporkan sebuah peluang terjadi peluang akan tindakan hal – hal yang tidak diinginkan ketika pemilu berlangsung para pihak yang bekerja di kegiatan pemilu ini tidak melanjutkan laporan yang telah diberikan oleh masyrakat.

Namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa tidak semua informasi yang diberikan oleh masyarakat ini memiliki kebenaran yang 100% benar maka dari itu disini para pihak yang bekerja di bidang penyelenggaraan pemilu ini harus selalu dapat memilih akan informasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap sesua peluang akan terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan ketika pemilu berlangsung. Maka dari itu berikut ini ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk dapat menciptakan pemilu yang demokrasi dan anti koruspi:

Pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya sumber daya manusia yang berkualitas ini tidak hanya menitik beratkan kepada ilmu pengetahuan saja tetapi juga harus dapat menitik beratkan kepada ahlak yang dimiliki oleh seseorang sumber daya manusia yang akan menjadi pihak yang terlibat dalam pemilihan umum.

Kedua adalah adanya pergantian tugas. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya bahwa pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan tiba memiliki jam kerja yang sangat tinggi. Walaupun jam kerja yang sangat tinggi tetap saja harus dituntut untuk dapat selalu berkonsentrasi. Maka dari itu untuk menhindari akan menurunnya konsentrasi yang dimiliki oleh seseorang tersebut maka solusi yang dapat diberikan adalah pergantian tugas. Dengan adanya pergantian tugas ini diharapkan sumber daya manusia yang terlibat didalam kegiatan pemilu ini akan dapat beriistirahat untuk memulihkan kembali konsentrasi akibat beban kerja yang tinggi.

Ketiga adalah pemberian konsumsi yang diberikan haruslah bergizi. Seperti yang sudah dibahas pada point ke dua bahwa kegiatan pemilu serentak ini memiliki jam kerja yang sangat tinggi atau bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah peluang akan kegiatan yang tidak diinginkan. Untuk mererai akan hal yang tidak diinginkan itu maka seseorang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini harus memiliki energi yang banyak untuk menenangkan akan hal – hal yang tidak diinginkan tersebut. Maka dari itu disini pihak yang terlibat dalam hal yang berkiatan dengan penyelenggaraan pemilu serentak ini harus memiliki konsumsi yang sangat baik. Dengan pemberian konsumsi yang sangat baik ini diharapkan para pihak yang terlibat didalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh negara Indonesia ini dapat berjalan dengan sangat demokrasi dan terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan seperti merusak kegiatan pemilu berlangsung.

Pastinya ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu ini namun salah satu caranya adalah dengan memperhatikan terlebih dahulu keadaan sumber daya manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan ini. Apalagi sumber daya manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan pemilu ini memiliki peran yang sangat penting didalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu ini. Dengan sumber daya manusia yang baik sampai sehat maka tidak menutup kemungkinan lainnya salah satunya dapat meningkatkan lagi peluang lebih suksesnya kegiatan pemilu yang dilaksanakan secara demokrasi dan anti koruspsi.

Dengan sudah diperhatikannya baik itu dari dalam pihak – pihak yang terlibat khususnya bagi sumber daya manusia sebagai roda penggerak akan terlaksanannya pemilu ini diharapkan bahwa negara Indonesia ini dapat menciptakan kegiatan demokrasi yang dilaksanakan secara adil dan anti koruspi dibuktikan dengan penyelenggaraan pemilu serentak. Dengan sudah suksesnya kegiatan demokrasi yang dibuktikan suksesnya penyelenggaraan pemilu secara serentak ini diharapkan membawa sebuah arus perubahan bagi negara Indonesia ini akan menjadi negara pelopor bagi negara – negara lainnya untuk belajar berdemokrasi yang baik secara demokrasi ataupun secara anti korupsi. Semoga tulisan ini dapat bermafaat bagi anda para pembaca khusunsya bagi anda yang pekerjaannya yang terlibat akan kegiatan pemilu. Terima kasih banyak.

Sumber tulisan:

https://www.kompasiana.com/aisaanjani/552c64026ea834ca088b4576/dari-rakyat-untuk-rakyat-dan-oleh-rakyat

http://www.kpu-bogorkota.go.id/index.php/2013-08-16-04-10-08/visi,-misi-dan-tujuan-kpu.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum

Tweet

Postingan terkait:

— Minggu, 01 Maret 2020 — 1 Comment